Kuliah Tamu Korupsi

Diskresi sebagai suatu kekuasaan yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik yang pada prakteknya, keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya daripada legalitas hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan Prof. Dr. Marwan Effendi, SH., MH.,  Ketua Satgas Pengawasan Penanganan Perkara TindakPidana Korupsi pada Kejaksaan R.I. dalam Seminar Nasional “Diskresi Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Korupsi” di Gedung Rektorat Lantai Enam.
Baca selanjutnya Diskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

download beritanya bentuk pdf atau doc

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>